Yogyakarta – Ribuan buruh dipastikan akan turun ke jalan dalam aksi demonstrasi besar-besaran pada 28 Agustus 2025. Aksi ini rencananya digelar di Istana Negara dan Gedung DPR RI, melibatkan massa dari berbagai serikat pekerja dan Partai Buruh. Aparat kepolisian telah menyiapkan pengamanan ekstra untuk mengantisipasi potensi gangguan ketertiban umum.
Mengapa mereka turun ke jalan? Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Ketua Partai Buruh, Said Iqbal, aksi ini digelar sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan pekerja. Demo kali ini mengusung tajuk HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah), dengan estimasi 10 ribu buruh di Jabodetabek ikut serta, dan aksi serentak juga berlangsung di berbagai daerah di Indonesia.
Ada enam tuntutan utama yang akan disuarakan massa. Pertama, menghapus outsourcing dan menolak upah murah. Kedua, menghentikan gelombang PHK dan mendesak pembentukan Satgas PHK. Ketiga, menuntut reformasi pajak perburuhan, seperti menaikkan PTKP menjadi Rp 7,5 juta per bulan serta penghapusan pajak atas pesangon, THR, dan JHT. Keempat, mendesak DPR segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa format Omnibus Law. Kelima, meminta pengesahan RUU Perampasan Aset untuk memberantas korupsi. Keenam, mendorong revisi RUU Pemilu agar Pemilu 2029 berjalan lebih transparan dan adil.
Rencana aksi ini akan dilakukan dengan long march dari titik kumpul menuju Istana Negara dan Gedung DPR. Massa membawa spanduk, poster, dan pengeras suara untuk menyampaikan aspirasi mereka. Polisi mengimbau agar aksi dilakukan secara tertib dan tidak mengganggu aktivitas publik. “Menyampaikan pendapat itu hak konstitusional, tapi harus sesuai aturan,” ujar Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, dalam pernyataannya.
Tak hanya di Jakarta, aksi ini juga digelar serentak di beberapa kota besar seperti Surabaya, Medan, Makassar, dan Bandung. Para buruh mengklaim bahwa aksi ini adalah peringatan kepada pemerintah untuk lebih berpihak kepada pekerja. Mereka berharap tuntutan ini bisa masuk dalam pembahasan kebijakan ke depan.
Namun, di tengah euforia aksi massa, muncul pertanyaan penting: apakah demonstrasi selalu menjadi cara terbaik untuk memperjuangkan nasib? Banyak yang mendukung langkah ini, tetapi ada pula yang menilai bahwa energi besar yang dikeluarkan sebaiknya dialihkan untuk meningkatkan kompetensi diri agar lebih adaptif terhadap perubahan zaman.
Pada akhirnya, semua ini adalah soal pilihan hidup. Mengeluh dan protes bisa jadi solusi jangka pendek, tapi membangun skill baru dan berani mengambil jalur berbeda bisa membuka masa depan yang lebih cerah. Seperti kisah Dimas, seorang mantan buruh pabrik yang memilih belajar desain grafis dan kini sukses sebagai freelancer. Ia berkata, “Saya berhenti mengeluh dan mulai bergerak.” Itulah pilihan hidup yang menginspirasi—karena hidup bukan soal bertahan, tapi berkembang.